Rekonsiliasi Akar Rumput dan Partai Oposisi

Momen berpelukan mantan dua perebut kursi presiden, Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto, Sabtu (13/7/2019) siang, tak serta-merta meredakan keriuhan.

Sebagian besar pemilih di akar rumput kecewa akan keputusan Prabowo yang “melunak” di hadapan Jokowi sepanjang perjalanan dari Lebak Bulus menuju Senayan dengan Ratangga, hingga makan siang bersama di FX Sudirman.

Akun Twitter milik Partai Gerindra (@Gerindra) jadi sasaran netizen.

“Apa pun ceritanya, #Prabowo dan #Gerindra sudah menyakiti dan merobek-robek hati rakyat pendukungmu,” tulis akun @CakraUtara, merespons pernyataan admin Gerindra yang menulis:

“Namun keadaan memaksa kita untuk melakukan itu, kami berharap kepercayaan daripada semua elemen yang memiliki cita-cita sama. Pak @prabowo dan Partai @Gerindra akan setia berjuang membela kepentingan rakyat Indonesia.”

Bahkan, gerakan massal memblokir akun media sosial milik Prabowo turut ramai di jagad Twitter, diikuti dengan tagar DadahPrabowo.

Persaudaraan Alumni 212 turut bergabung dalam kekecewaan tersebut. Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin dengan tegas menyatakan bahwa mereka tak menyetujui pertemuan itu.

Walau Novel tak secara tegas menyatakan bahwa mereka akan tetap oposisi meski Prabowo dan Jokowi telah rekonsiliasi.

“Kami PA 212 akan tunggu arahan ulama, mungkin melalui Ijtimak Ulama ke-4 untuk ambil sikap atas musyawarah para ulama, tokoh, dan aktivis, sehingga arah ke depan jelas untuk disikapi oleh umat Islam. Oposisi atau tidak, tunggu Ijtimak Ulama ke-4,” kata Novel.

Namun, pihak lain yang tak kalah kecewa dengan pertemuan ini adalah kawan koalisi Gerindra sejak lima tahun silam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera masih menyimpan harapan besar Prabowo tetap berada pada jalur oposisi meski pertemuan telah terjadi.

“Rekonsiliasi mungkin terjadi, tapi keputusan berkoalisi belum diucapkan. Akan sangat baik jika Pak Prabowo menyatakan #KamiOposisi. Karena itu baik bagi kesehatan demokrasi,” kata Mardani lewat pesan singkat dengan Beritagar.id, Sabtu (13/7/2019).

Dalam argumennya, keberadaan oposisi akan menjadi mekanisme check and balance yang baik bagi pemerintah. Oleh karenanya, menurut Mardani pertemuan tadi sebaiknya ditindaklanjuti dengan pernyataan sikap resmi dari Prabowo soal arah politiknya ke depan.

Mardani menekankan, PKS hingga saat ini masih solid berada di kubu oposisi. PKS pun tak takut sendiri, kalau-kalau Prabowo pada akhirnya memutuskan untuk tak beroposisi.

“Jika pertemuan tidak diikuti dengan deklarasi #KamiOposisi, maka hanya akan membuat pendukung kecewa. Tapi PKS yakin, Pak Prabowo dan pendukungnya akan bersama #KamiOposisi, karena oposisi itu baik dan mulia,” tukas Mardani.

Sampai kini, belum ada pihak yang bisa memastikan bahwa PKS bakal menjadi satu-satunya partai oposisi pemerintah. Bukan hanya Gerindra saja yang belum menyatakan sikap politiknya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya juga masih menimbang-nimbang sikap mereka.

Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyatakan sikap politik Demokrat bakal disampaikan ketua umumnya, Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono, setelah masa berkabung 40 hari meninggalnya ibu Ani Yudhoyono berlalu.

“Partai Demokrat masih berduka. Pembahasan langkah politik ke depan akan dibahas dalam forum majelis tinggi Partai Demokrat setelah 10 Juli,” kata Hinca.

PAN juga senada, meski besar kemungkinan bakal terjadi perpecahan di dalam internal partai.

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan pernah berujar bahwa mayoritas pengurus wilayah tak keberatan untuk bergabung bersama koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Namun, politisi senior PAN Amien Rais berkata sebaliknya. “Dengarkanlah nasihat saya, jangan kita rabun ayam. Hanya karena satu kursi kemudian kita bergabung, kemudian bagaimana pendapat hampir 10 juta pemilih kita itu?” kata Amien lewat akun Instagram miliknya.

Sementara Partai Berkarya memilih untuk memberikan kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan sikap masing-masing sembari menyusun ulang strategi perbaikan masalah internal di tubuh partai.

“Kita bebaskan, tidak terlalu ekstrem untuk ke 01 atau 02, walau secara fakta kita ke 02. Tapi ada pula secara terbuka ke 01. Tapi kita tidak tegur mereka,” kata Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang, dalam Bisnis Indonesia, 4 Juli 2019.

Jangan takut sendiri

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai PKS sebaiknya tidak takut untuk menjadi satu-satunya partai yang beroposisi. Sebab, elektabilitas PKS justru bakal meningkat jika menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam pemerintahan.

“Sejarahnya, PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik. Kalau dia di posisi oposisi,” kata Hendri, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 29 Juni 2019.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya juga pernah menyatakan bahwa PKS mendapat Efek Ekor Jas (coat tail effect). Efek Ekor Jas bisa didefinisikan sebagai efek kepada sebuah partai politik karena mendukung calon presiden tertentu. Nah, dalam kasus ini, dukungan PKS kepada Prabowo menghasilkan efek kibasan jas Prabowo.

Menurut Yunarto, bagi pemilih muslim yang anti-Jokowi, akan sulit jika memilih Partai Gerindra, yang dianggap sama sekali tak memiliki wajah Islam. “Sehingga terpaksa, mau tak mau memilih PKS, baru ke PAN,” ujar Yunarto, kepada Beritagar.id, 25 April 2019.

Analisis itu bisa dilihat dari perolehan suara PKS saat Pemilu 2009. Ketika itu, suara yang berhasil diperoleh PKS mencapai 8.206.955 atau 7,88 persen. PKS lalu berada di posisi pro-pemerintahan dan bersanding dengan presiden dan wakil presiden terpilih, SBY-Boediono.

Alhasil pada Pemilu 2014, perolehan PKS turun menjadi 8.480.204 atau 6,79 persen.

Kendati demikian, PKS memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintah selama periode pertama kepemimpinan Jokowi. Dampaknya, suara PKS meningkat tajam pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, yakni 11.493.663 suara atau 8,21 persen.

Di luar dari itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tetap berharap Gerindra dan PKS tetap menjadi kubu oposisi pemerintahan.

Bagi Cak Imin, sapaan akrabnya, oposisi itu perlu untuk menjaga energi demokrasi serta mengimbangi pemerintahan Jokowi ke depan.

“Indonesia perlu oposisi. Kalau bisa, Gerindra dan PKS mempertahankan itu,” kata Cak Imin dalam CNN Indonesia, Jumat (5/7/2019).